Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU 19/2016. [2] Orang/ korban tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006. Perlindungan Saksi dan Korban. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas. Pemerintah Pusat. 22 Jun 2018 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Misrun, Suharyono ( 2016) Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 JO UU RI No. 31 Tahun peran yang dilakukan oleh LPSK terkait perlindungan saksi dan korban terutama UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang. Perlindungan 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga. Undang-undang (UU), 17 / 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan. Perlindungan Saksi dan Korban, maka dalam upaya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN1. Beranda > Vol 4, No 1 (2016) > Mulyadi dibentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. NOMOR 5 TAHUN 2016. TENTANG Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang. Pembentukan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan . Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 293 14 Mar 2011 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang- undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Di bawah ini adalah list Undang-undang mulai Tahun 1999 sampai 2016. UU No 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, Lihat. UU No 12 Tahun Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU 19/2016. [2] Orang/ korban tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang tentang. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;. Mengingat. : 1. Pasal 1 ayat (3), 30 Sep 2014 Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 3 Des 2014 Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. NOMOR 60 TAHUN 2016. TENTANG tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara. 24 Mei 2012 ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006. Perlindungan Saksi dan Korban. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas. Pemerintah Pusat.
17 Des 2010 h) Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban disebutkan dalam Konsiderans Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
peran yang dilakukan oleh LPSK terkait perlindungan saksi dan korban terutama UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang. Perlindungan 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga. Undang-undang (UU), 17 / 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan. Perlindungan Saksi dan Korban, maka dalam upaya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN1. Beranda > Vol 4, No 1 (2016) > Mulyadi dibentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. NOMOR 5 TAHUN 2016. TENTANG Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang. Pembentukan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan . Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 293